Atasi Banjir, Dinas PUPR Palembang: Mari Kembalikan Jalan Air

Palembang, INMANAS.id,- Dinas PUPR kota Palembang terus berupaya dengan berbagai cara mengatasi banjir dan genangan di kota Palembang ketika turun hujan. Salah satunya dengan dengan memasang alat monitoring genangan air dan peringatan dini banjir di daerah-daerah tertentu agar banjir bisa dikendalikan.

Hal tu dikatakan RA Marlina Sylvia, S.T., M.Si., M.Sc., IPU, ASEAN Eng, Kabid Sumber Daya Air Irigasi dan Limbah pada PUPR Kota Palembang, dalam Focus Group Discussion (FGD), dengan topik Peningkatkan Peran Serta Masyarakat DAlam UPaya Pengendalian Banjir di Palembang, Kamis (24/10/2024)

”Dinas PUPR saat ini sedang membangun sebuah aplikasi, untuk monitoring genangan air dan peringatan dini banjir. Lewat aplikasi monitoring tersebut, aktivitas masayrakat yang membuang sampah sembarangan di lokasi yang dianggap rawan, dapat termonitor. Termasuk kebiasaan masyarakat membuang sampah di Sungai.

Diakui Marlina sebenarnya buget yang dibutuhkan untuk membangun sistem ini sangat besar seperti di kota Jakarta dianggarkan Rp 32 Milyar. Sementara kota Palembang saat ini kemampuan anggaran hanya Rp 700 juta. Walau dengan buget yang minim PUPR Kota Palembang tetap berupaya untuk memberikan yang terbaik.

Dikatakan, bila sistem aplikasi ini sudah siap, akan diserahkan ke Kominfo karena semua kegiatan akan terintegrasi dengan Kominfo.

”Sebenarnya ide ini sudah lama hanya terkendala dana, jadi kita bangun sistemnya dulu, ruangan untuk pantauan banjir sudah kita siapkan dan memasang layar monitor dan cctv di titik – titik rawan banjir, selama ini sistem monitoring banjir sudah ada di kota palembang cuma belum belum dijitalisasi sehingga belum dipublikasikan,” ujar Marlina.

Dikatakan masterplan penanganan drainase kota Palembang sudah ada dengan dana hibah dari Korea. Solusi yang diberikan adalah dengan memasang pompa di 70 sungai di kota palembang yang bermuara ke sungai Musi. Namun hal tersebut tidak bisa serta merta diterapkan.

Selain mengingat anggaran yang cukup besar, PUPR juga menghitung keseimbangan antara pengeluaran anggaran dan manfaat. Jangan sampai pengeluaran terlalu besar dibandingkan manfaat.

”Ibarat membunuh nyamuk tidak perlu memakai bom. Cost and benefit balance harus diperhatikan. Kita pilih alternatif lain dengan biaya yang murah namun dapat dijadikan solusi mengatasi banjir yakni dengan cara membebaskan dan mengembalikan jalan air,” imbuhnya

Upaya ini sudah dilakukan dinas PUPR, membenahi saluran yang tersumbat bangunan yang menganggu jalan air. Membongkar bangunan-bangunan liar yang memperkecil dimensi aliran air. “Alhamdullilah sampai hari ini 300 bangunan yang diatas saluran air dan menganggu jalan air PUPR berhasil dibantu pembongkaran.” pungkas Marlina

Dalam hal ini pemerintah harus tegas demi kemaslahatan banyak orang namun sebelumnya kami juga mensosialisasikan terlebih dulu dan melakukan pendekatan persuasif pada pemilik bangunan yang menghalang jalan air .

Menurut Marlina untuk saat ini mengembalikan jalan air lebih diperlukan dibanding membangun infrastruktur dengan dana yang besar. Insfrastruktur sebesar apapun kalau masih ada jalan air yang tergangu maka akan tetap banjir contoh di sungai Bendung walau sudah ada pompa besar tapi masih tetap banjir di hulunya.

Untuk kegiatan membersihkan sampah di sungai dan membongkar bangunan penghalang jalan air tidak memerlukan budget khusus. Cukup dengan memanfaatkan pekerja yang sudah ada untuk membantu pembongkaran.

Dinas PUPR mengajak masyarakat untuk peduli sungai, peduli banjir dan lingkungan. Selama Sepuluh tahun ini sudah terbentuk komunitasnya , komunitas peduli sungai, pedulu banjir dan lingkungan. Mereka merupakan perpanjangan tangan DPUPR untuk mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan di sungai/saluran dan tidak mendirikan bangunan yang mengganggu aliran air.

“Kami juga akan memasang cctv, bagi pembuang sampah sembarangan di sungai akan terekam cctv dan mendapatkan sanksi. Sudah 10 tahun komunitas terbentuk sebagai indikator pelaksanaan sosialisasi, kini saatnya penegakan perda dengan tujuan memberikan efek jera agar palembang bebas genangan dan banjir” imbuhnya

Telah banyak yang dilakukan Pemkot kota Palembang melalui Dinas PUPR untuk menangulangi banjir. Masalah banjir tidak cukup diserahkan ke pemerintah saja, perlu bantuan dan dukungan berbagai pihak dan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat harus berbagi peran. Pemerintah akan terus bergerak di upaya infrastruktur, dan masyarakat yang menjaga infrastruktur yang sudah dibangun” harapnya (rilis)